Mungkin masih banyak dijumpai panduan teknik underwriting yang membatasi limit pertanggungan polis PA (Personal Accident) maksimum sebesar 75 x gaji per bulan. Tahukah Anda mengapa dibuat limitasi tersebut dan apakah saat ini relevan untuk dipakai ?.

Secara teoritis, polis asuransi kecelakaan diri (personal accident) merupakan jenis polis santunan (benefit policy) karena sangat sulit untuk mengukur nilai jiwa seseorang sebagai dasar dari indemnitas. Apakah hidup matinya seseorang bisa Anda ukur ?. Tentu tidak bisa bukan ?. Contoh saja, ketika terjadi peristiwa penculikan terhadap anak seorang pengusaha, apakah nilai tebusannya dapat diukur dengan uang ? Jika iya, berapa nilai yang pantas bagi anak tersebut ? Satu juta-kah, satu milyar-kah atau justru tak ternilai harganya ?. Bagi orang tua yang sangat mencintai anaknya, tentu saja ia bersedia membayar berapa pun yang diminta sang penculik asalkan mereka mau mengembalikan anaknya dalam kondisi sehat. Hal ini wajar saja mengingat bahwa nilai jiwa seseorang memang tidak dapat diukur secara finansial.

Karena asuransi kecelakaan diri tidak dapat didekati dengan nilai uang tadi maka polis kecelakaan diri tidak dapat dikategorikan sebagai polis yang menganut prinsip indemnitas (not a contract of indemnity). Berbeda dengan polis-polis properti atau kendaraan bermotor yang mudah ditentukan nilai ganti ruginya apabila terjadi kerugian (loss).

Mengapa Maksimum 75 x Gaji ?

Ketentuan tentang pembatasan limit pertanggungan asuransi kecelakaan diri sebesar 75% gaji menjadi sulit dipertanggungjawabkan dari aspek teori asuransi mengingat bahwa apabila seorang pemegang polis meninggal dunia atau cacat tetap total, layakkah nilai jiwanya “dihargai” hanya sebesar 75% dari gajinya per bulan ?. Artinya, apabila ada karyawan dengan gaji per bulan Rp 2 juta maka ahli warisnya hanya akan memperoleh santunan sebesar Rp 150 juta apabila ia meninggal dunia atau cacat tetap total karena kecelakaan.

Pendekatan 75 x gaji menurut penulis dapat saja dilakukan apabila terdapat pengcoveran cacat sementara (temporary disablement) yang artinya untuk menentukan nilai indemnity pada saat peserta polis tidak dapat bekerja dalam waktu tertentu digunakan angka 75 x gaji per bulan sebagai maksimum ganti rugi yang diberikan perusahaan asuransi sebagai akibat ia mengalami kehilangan pendapatan (loss of income). Dengan demikian relevansi pembatasan 75 x gaji hanya akan cocok apabila dalam polis PA terdapat cover cacat sementara (temporary disablement). Namun sebagaimana kita ketahui, hampir tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang kini mau menawarkan jaminan cacat sementara. Yang lazim ditawarkan adalah cover meninggal dunia karena kecelakaan (jaminan A), cacat tetap (jaminan B) dan biaya perawatan/pengobatan (jaminan D).

Oleh karena sudah tidak ada lagi jaminan C (cacat sementara) dalam polis standard kecelakaan diri di Indonesia dewasa ini maka menurut hemat penulis, pembatasan limit pertanggungan sebesar 75 x gaji per bulan harus dihapuskan. Selanjutnya pembatasan limit pertanggungan PA dikembalikan saja pada kemampuan pemegang polis dalam membayar premi. Selama calon tertanggung sanggup membayar premi maka berapapun limit pertanggungannya harus dapat diaksep oleh penanggung, kecuali apabila diperlukan penempatan reasuransi secara fakultatif baik sebagai akibat adanya excess of treaty atau pengecualian treaty untuk profesi tertentu dari calon tertanggung.